1 July 20190 Komentar
Ditulis oleh dinsosp3a

DASAR HUKUM:

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

2. Permendagri No.184 Th. 2011 tentang LKS

3. PP No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman

     Penyusunan dan Penerapan SPM

   4. PP No.39 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

5. Permedragi No. 52 Tahun 2011 tentang

SOP dilingkungan Pemprop dan Kab / Kota

6. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusuna SOP Administrasi

     Pemerintah

    7. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standart Pelayanan

8. Peraturan Bupati Tuban No.56 Tahun 2016

Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tubann.

1. Persyaratan :

  1. Pendirian Baru (Lintas Kecamatan dalam 1 Kabupaten):
    • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan mencantumkan Yayasan / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berdasarkan Pancasila dan tidak sesuai dengan UUD 1945.
    • Keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa setempat (berlaku 1 tahun)
    • Susunan kepengurusan Yayasan / LKS / LKSA dilengkapi dengan nama, alamat dan Nomer telepon
    • Pas Foto berwarna ukuran 4 X 6
    • Foto copy KTP yang berlaku

  • Foto copy akte notaris yang telah disahkan oleh Menkumham dan dilegalisir oleh notaris

  • Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan / LKS / LKSA
  • Daftar identitas klien / anak dengan foto berwarna (minimal 20 klien)
  • Data isian / instrumen Yayasan / LKS / LKSA
  • Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan

  1. Perpanjangan (Lintas Kecamatan dalam 1 Kabupaten):

  • Persyaratannya sama dengan kesepakatan (baru) ditambah dengan foto copy Surat Tanda Pendaftaran (STP) dan / atau Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) yang lama

  1. Pendirian Baru (Lintas Kabupaten):

  • Persyaratannya sama dengan kesepakatan (baru)

  • Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupate Tuban

  1. Perpanjangan (Lintas Kabupaten):

  • Persyaratannya sama dengan kesepakatan baru (tanpa akte notaris)

  • foto copy Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang lama

  • Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban

2. Sistem, prosedur dan prosedur

  1. Lintas Kecamatan dalam 1 Kabupaten:

  • Pemohon mengajukan proposal pendaftaran Yayasan / LKS / LKSA yang diajukan kepada Bupati Tuban dengan tembusan Dinas Sosial Kab. Tuban
  • Dokumen persyaratan proposal
  • File Lengkap, Petugas melaksanakan survei lapangan untuk menyelesaikan kelayakannya
  • Yayasan Pemohon / Pengurus / LKS / LKSA mengisi instrumen pendaftaran yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan / LKS / LKSA
  • Jika memenuhi persyaratan, maka akan diminta untuk menyelesaikan STP / STPU

b.    Lintas Kabupaten:

  • Pemohon mengajukan proposal pendaftaran Yayasan / LKS / LKSA yang diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban.
  • Dokumen persyaratan proposal Arsip Lengkap, survei Petugas melaksanakan lapangan untuk dilaksanakan kelayakannya
  • Yayasan Pemohon / Pengurus / LKS / LKSA mengisi instrumen pendaftaran yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan / LKS / LKSA
  • Jika memenuhi persyaratan, maka akan diminta untuk menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Yayasan / LKS / LKSA yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

 3. Produk Pelayanan

  • Untuk Lintas Kecamatan dalam 1 Kabupaten terdiri: STP / STPU
  • Untuk Lintas Kabupaten terdiri dari: Surat Rekomendasi Pendirian Yayasan / LKS / LKS / LKSA