1 July 20190 Komentar
Ditulis oleh dinsosp3a

DASAR HUKUM :

1. UU No. 9 Tahun 1961 tentang

Pengumpulan Uang atau Barang

2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

3. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang

SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota

4. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan SOP

Administrasi Pemerintahan

    5. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014

     tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Peraturan Bupati Tuban No.56 Tahun 2016

Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata

Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

            1. Persyaratan

  • Melampirkan surat permohonan untuk mendapatkan ijin dalam pengumpulan sumbangan (uang atau barang) yang ditujukan kepada Bupati Tuban dengan

tembusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kab. Tuban

  • Tujuan Pengupulan uang/barang “ jelas “

  • Melampirkan susunan panitia (jika ada kepanitiaannya) dan foto copy akte notaris jika berasal dari yasan/lembaga sosial

  • Melampirkan surat ijin loyalitas kepengurusan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat

     2. Sistem, mekanisme dan prosedur

  • Pemohon mengajukan Permohonan ijin pengumpulan uang/barang berikut proposal kepada Bupati Tuban (untuk mendapatkan disposisi Bupati) dengan tembusan kepala

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kab. Tuban

  • Berdasarkan disposisi Bupati, maka petugas akan memeriksa kelengkapan berkas permohonannya termasuk persyaratan yang ada didalamnya

  • Jika berkas sudah lengkap, maka petugas akan membuatkan surat rekomendasi sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan surat ijin pengumpulan uang/barang

  • Pemohon  menerima  surat  rekomendasi  yang  diajukan  kepada  Bupati  sebagai

kelengkapan dalam penerbitan Surat ijin oleh Bupati   

              3. Produk Pelayanan

  • Rekomendasi Permohonan Ijin Pengumpulan Sumbangan (Uang/Barang)