1 July 20190 Komentar
Ditulis oleh dinsosp3a

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

    LAYANAN KORBAN DI P2TP2A KABUPATEN TUBAN

  1. PROSES REGISTRASI

A. Kasus Baru

Korban datang sendiri, atau diantar keluarga, atau diantar pihak kepolisian, instansi atau lembaga layanan  yang melakukan rujukan;

  1. Diterima oleh bagian Registrasi;
  2. Dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identifikasi kasus di kartu form kasus, serta dilakukan pencatatan data di buku registrasi.
  3. Selanjutnya dilakukan  pengisian infom concen.
  4. Setelah dilakukan identifikasi kasus, korban diserahkan kepada bagian layanan sesuai dengan kebutuhan klien

     B.   Kasus lama

  1. Diterima oleh bagian registrasi;
  2. Dilakukan pencatatan di buku kunjungan ulang;
  3. Selanjutnya dilakukan pengambilan file korban untuk selanjutnya diserahkan  kepada bagian layanan.
  4. Selanjutnya korban diserahkan kepada bagian layanan sesuai kebutuhan klien

  1. BAGIAN LAYANAN

ALayanan Medis

a. korban datang sendiri, atau bersama keluarga, atau bersama lembaga atau instansi yang melakukan rujukan dengan membawa surat rujukan dari P2TP2A atau dari POLSEK atau POLRES.

b. korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit

c. Petugas selanjutnya melakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu.

d. Petugas Rumah Sakit melakukan tindak lanjut pelayanan medis sesuai dengan kondisi korban.

e. Selanjutnya petugas mencatat pelayanan di buku registrasi

f. Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini adalah sesuai dengan kondisi fisik korban.

g.Dalam proses layanan medis, korban mendapatkan pendampingan dari petugas   Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tuban.

h. Pelayanan medis diberikan 1x24 jam.

i. Apabila kondisi korban gawat darurat, layanan medis berkoordinasi dengan pihak Instalasi Gawat Darurat untuk diberikan tindakan medis yang dibutuhkan korban seperti rawat inap, rontgen, atau tindakan lainnya atas sepengetahuan Ketua Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tuban.

j. Apabila kondisi korban adalah korban eksploitasi seksual dan mengalami kekerasan seksual maka klien mendapatkan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS dari Rumah Sakit.

k. Apabila kondisi korban sudah pulih secara medis, selanjutnya klien dilakukan konseling psikososial, serta diberikan layanan hukum jika dibutuhkan.

B. Layanan Medikolegal (Visum et Repertum)

1. kasus Non Kekerasan Seksual

a. korban datang sendiri, atau bersama keluarga, atau bersama lembaga atau instansi yang melakukan rujukan dengan membawa surat permintaan visum et repertum dari P2TP2A, POLSEK atau POLRES.

b. Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.

c. Petugas selanjutnya melakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu

d. Petugas Rumah Sakit melakukan tindak lanjut pelayanan visum et repertum sesuai dengan kondisi korban.

e. Selanjutnya petugas mencatat pelayanan di buku registrasi

  1. Sebelum dilakukan pemeriksaan visum et repertum dibuat surat persetujuan dulu yang ada dalam form Rekam Medik dan apabila kasus korban di bawah umur wajib didampingi orang tua, apabila tidak ada bisa keluarga terdekat korban. Tapi jika dalam kondisi kasus khusus (korban ditemukan di jalan, kondisi korban yang tidak normal) maka persetujuan dapat ditanda tangani oleh pendamping;

g. Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini adalah sesuai dengan kondisi fisik     korban.

h. Dalam proses layanan medis, korban mendapatkan pendampingan dari petugas Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten tuban.

i.  Pengambilan hasil Visum et Repertum hanya boleh dilakukan oleh kepolisian dengan menandatangani buku pengambilan Visum et Repertum menyertakan identitas;

j. Pelayanan medis diberikan 1x24 jam.

k. Apabila kondisi korban gawat darurat, layanan medis berkoordinasi dengan pihak Instalasi Gawat Darurat untuk diketahui tindakan medis yang dibutuhkan korban seperti rawat inap, rontgen atau tindakan lainnya atas sepengetahuan Ketua Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tuban.

      l. Apabila kondisi korban sudah pulih secara medis, selanjutnya korban dilakukan konseling psikososial, serta diberikan layanan hukum jika dibutuhkan.

2. Kasus Kekerasan Seksual

a. korban datang sendiri, atau bersama keluarga, atau bersama lembaga atau instansi yang melakukan rujukan dengan membawa surat permintaan visum et repertum dari P2TP2A, POLSEK atau POLRES.

b. Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Garurat Darurat Rumah Sakit

c. Petugas selanjutnya melakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu

d. Petugas layanan medis yang menghubungi dokter spesialis kandungan (dokter ginekologi) dan perawat kebidanan untuk melakukan pemeriksaan;

  1. Sebelum dilakukan pemeriksaan medis dibuat surat persetujuan pemeriksaa yang ada dalam form rekam medik dan apabila kasus korban di bawah umur wajib didampingi orang tua, apabila tidak ada bisa keluarga terdekat korban. Tapi jika dalam kondisi kasus khusus (korban ditemukan di jalan, kondisi korban yang tidak normal) maka surat persetujuan pemeriksaan dapat ditanda tangani oleh pendamping;
  2. Bagian layanan medis mempersiapkan ruang periksa ginekologi dan Form Rekam Medik yang sudah diisi sesuai identitas klien;
  3. Bagian layanan medis menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil hasil pemeriksaan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila diperlukan rawat inap dengan surat pengantar dari dokter maka layanan medis memfasilitasinya;
  4. Setelah pelayanan medis selesai dan tidak diperlukan perawatan lebih lanjut, klien diijinkan pulang;

e. Pengambilan hasil Visum et Repertum hanya boleh dilakukan oleh kepolisian dengan menandatangani buku pengambilan Visum et Repertum menyertakan identitas;

f. Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini adalah sesuai dengan kondisi fisik korban.

g. Dalam proses layanan medis, korban mendapatkan pendampingan dari petugas Pusat Pelayanan Terpadu kabupaten Tuban.

h. Pelayanan medis diberikan 1x24 jam.

i.  Apabila kondisi korban gawat darurat, layanan medis berkoordinasi dengan pihak Instalasi Gawat Darurat untuk diketahui tindakan medis yang dibutuhkan korban seperti rawat inap, rontgen atau tindakan lainnya atas sepengetahuan Ketua Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tuban.

      j. Apabila kondisi korban sudah pulih secara medis, selanjutnya korban dilakukan konseling psikososial, serta diberikan layanan hukum jika dibutuhkan.

    

C. Layanan Psikososial

a. Korban mendapat layanan rehabilitasi psikososial setelah dilakukan identifikasi kasus oleh bagian penerimaan.

b. Korban dilayani oleh satu orang konselor, dan konselor tersebut adalah sebagai penanggungjawab pendampingan korban, apapun masalah yang disampaikan korban secara detil adalah bersifat rahasia.

      c. Permasalahan dan hasil konseling kemudian dicatat di form konseling.

d. Apabila dibutuhkan layanan psikoterapi atau layanan psikiatri maka konselor harus berkoordinasi dengan psikolog atau psikiater yang ada di pusat layanan terpadu, dan pelayanan tersebut harus dicatat di form konseling.

e. Untuk permintaan keterangan ahli, hanya boleh dilakukan bila ada surat permintanan keterangan ahli dari kepolisian atau kejaksaan untuk kepentingan proses hukum.

f. PPT terbuka untuk meminta ahli dari jaringan yang lebih kompeten dalam memberikan keterangan ahli;

  1. Layanan Psikoterapi dan keterangan saksi ahli psikologi atau keterangan ahli psikiater hanya boleh diberikan oleh psikiater atau psikolog yang telah mendapatkan izin praktek dari HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia).

  1. Setiap proses layanan psikososial yang dilakukan  dicatatkan di rekap layanan psikososial.

  1. Waktu pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan korban.

D. Layanan Rumah Aman / shelter

  1. Korban yang tinggal di rumah aman / shelter adalah mereka yang terancam jiwanya, serta membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

  1. Selama di rumah aman / shelter korban mendapatkan layanan berupa konseling, psikoterapi jika dibutuhkan, serta pemulihan fisik pasca perawatan rumah sakit, atau rawat jalan jika dibutuhkan, makan tiga kali sehari, dan perlengkapan mandi.

  1. Korban wajib menandatangani surat masuk rumah aman / shelter, serta wajib mentaati peraturan yang berlaku.

  1. Setiap korban yang masuk di rumah harus dicatat di buku registrasi rumah aman / shelter.

  1. Setiap kejadian dan proses yang dilakukan harus dicatat di form layanan rumah aman / shelter.

  1. Selama ada korban di rumah aman / shelter harus ada petugas rumah aman / shelter yang tinggal dan bertanggungjawab dengan rumah aman / shelter tersebut.

  1. Penjagaan rumah aman / shelter adalah 24 jam.

  1. Korban tinggal di rumah aman / shelter dengan waktu maksimal dua minggu, kecuali kasus dengan kondisi korban tertentu akan dilakukan perpanjangan.

        

E. Layanan Hukum

a. Menerima rujukan setelah konseling psikologis atas permintaan korban atau saran konselor untuk konsultasi hukum;

  1. Menggali permasalahan korban pada aspek hukumnya sesuai dengan kebutuhan korban dan  melakukan investigasi untuk mengidentifikasi perkara yang dialami korban;

  1. Mendampingi korban sesuai dengan hak-haknya (mediasi, advokasi dalam litigasi maupun non litigasi);

  1. Melakukan bantuan hukum dalam perkara pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) maupun dalam perkara perdata (pembuatan gugatan/ jawaban gugatan dalam proses peradilan) atau sebagai kuasa hukum apabila korban memerlukannya;

  1. Mengupayakan dokumen tertentu yang diperlukan terkait kasus dalam proses berperkara di pengadilan;

  1. Melakukan koordinasi perkembangan kasus yang ditangani sesuai mekanisme yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu dengan instansi terkait dan korban;

  1. Mengumpulkan hasil akhir setiap perkara yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu bidang Hukum baik pidana maupun perdata untuk kompilasi data;

  1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban bersama dengan Tim Psikososial

  1. Mencatat semua proses bantuan hukum yang diberikan pada form layanan hukum

F. Layanan Reintegrasi

  1. Pre-reintegrasi sosial :
    1. Melakukan kajian rekam kasus saksi dan/atau korban dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh Pusat Pelayanan Terpadu perujuk bila saksi dan/atau korban adalah rujukan dari Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi/Luar Negeri/Daerah lain atau lembaga layanan perempuan dan anak lainnya;

  1. Penelusuran keluarga dan lingkungan saksi dan/atau korban atau keluarga atau keluarga pengganti;

  1. Penilaian terhadap kondisi keluarga atau keluarga pengganti;

  1. Menanyakan persetujuan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi. Bagi saksi dan/atau korban anak, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak  dan pandangan anak.

  1. Penilaian kebutuhan :
    1. Melakukan penilaian atau menggali kebutuhan reintegrasi  saksi dan/atau korban, termasuk penilaian potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan;

  1. Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan saksi dan/atau korban, serta mempertimbangkan pengalaman eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami dalam kasus tersebut;

  1. Memberikan rekomendasi/mencarikan akses reintegrasi program ekonomi dan program pendidikan pada lembaga lain yang mempunyai program;

  1. Berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu kab/kota atau dinas terkait dalam membuat rencana reintegrasi korban.

  1. Pelaksanaan Reintegrasi:
    1. Melakukan penilaian ulang untuk penyiapan  saksi dan/atau korban direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban;

  1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program reintegrasi korban.

  1. Monitoring/Bimbingan Lanjut:
    1. Waktu: minimal 1 bulan sekali, 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus;

  1. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan saksi dan/atau korban;
  2. Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintergrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak pidana perdagangan orang ;
  3. Monitoring dilakukan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja Sosial, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, petugas RT/RW, Kelurahan Dinas, Kabupaten/Kota/Provinsi / paralegal, advokat, kepolisian, dsb). Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal;
  4. Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait, dapat memberikan jaminan perlindungan korban (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban).

  1. Proses Pemulangan
    1. Pemulangan korban dilakukan jika kondisi korban cenderung stabil secara fisik dan psikologis;
    2. Tujuan pemulangan sesuai dengan kepentingan dan keinginan korban (tidak selalu harus rumah);

           c.     Pemulangan korban akan dilakukan pendampingan jika:

               1). Korban mengalami cedera fisik atau psikis yang menyebabkan korban tidak bisa mandiri untuk pulang ke rumah atau daerah asal;

                  2). Korban adalah usia anak-anak yang tidak didampingi oleh keluarga terdekat, dengan mengabaikan kondisi fisik ataupun psikis.

  1. Pendamping dalam proses pemulangan dilakukan oleh satu orang pendamping maksimal untuk 3 orang korban.
  2. Dalam proses pemulangan, bagi pendamping wajib langsung membawa korban ke rumahnya dengan berkoordinasi kepada pihak terkait di daerah asal korban, atau tempat lain tujuan pemulangan sesuai persetujuan korban.
  3. Jika jejaring daerah hendak bertemu dengan korban agar dilakukan di rumah korban, dengan didampingi oleh pendamping dari PPT.
  4. Seluruh proses pemulangan wajib dicatat dalam form layanan pemulangan.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TUBAN

ttd

NURJANAH, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650828 199202 2 002

 

 

PEDOMAN TEKNIS PENGUATAN PERAN P2TP2A

KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2017

NOMOR : 263/1470/414.105/2017

  1. Pengertian Pendamping (Paralegal)

Ada beberapa pemaknaan mengenai Pendamping (Paralegal), antara lain adalah

  • Seseorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki kemampuan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan pengetahuannya itu untuk memfasiltasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin dan Komunitasnya (Andik Hardijanto, 1996-1)
  • Seseorang yang bukan sarjana hukum namun memiliki pengetahuan mengenai hukum dan memiliki kemauan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang mengalami permasalahan hukum.

Jadi seseorang bisa dikatakan sebagai Pendamping (Paralegal) apabila telah memiliki 3 (tiga) hal, yaitu :

  1.  “Orang yang bukan sarjana hukum” adalah seseorang yang tidak menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Strata satu-Hukum. Dalam hal ini bisa siapa saja, bisa Petani, bisa Nelayan, bisa Tukang Parkir bisa juga Mahasiswa yang bukan kuliah di fakultas hukum.
  2.  “Mempunyai Pengetahuan Hukum” adalah seseorang yang dapat mengerti dan menjawab permasalahan hukum secara umum. Pengetahuan hukum secara umum dapat diperoleh belajar baik secara otodidak (sendiri-tanpa ada yang mengajar) atau melalui pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum sehingga Pendamping (Paralegal) memiliki pengetahuan hukum.
  3.  “Memiliki kemauan untuk membantu masyarakat disekitarnya yang sedang mengalami permasalahan baik diranah non litigasi maupun litigasi sedang mengalami permasalahan hukum”adalah bentuk kesadaran atau “panggilan jiwa” yang harus dimiliki Pendamping (Paralegal). Bentuk kemauan yang dipahami sebagai semangat Pendamping (Paralegal) dalam melakukan kegiatan dalam memberikan bantuan hukum kepada lingkungan sekitarnya serta Pendamping (Paralegal) harus menjalankan Prinsip-Prinsip Pendamping (Paralegal) dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.

2

Ruang Lingkup Pendamping (Paralegal)

Pendamping (Paralegal) mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya. Yang dimaksud dengan lingkungan sekitarnya adalah lingkungan tempat tinggal Pendamping (Paralegal).

Pendamping (Paralegal) bertanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya, baik dalam kondisi tidak terjadi masalah maupun terjadi masalah pada lingkungan sekitarnya

Hal ini perlu diperhatikan oleh Pendamping (Paralegal), masalah yang dapat diselesaikan dan menjadi tanggung jawab oleh Pendamping (Paralegal), hanya terbatas pada lingkungan sekitarnya/komunitasnya. Lingkungan di sekitar tempat tinggal/komunitasnya Pendamping (Paralegal), inilah yang disebut sebagai wilayah kerja Pendamping (Paralegal), contoh apabila Pendamping (Paralegal) tinggal di daerah Kabupaten Tuban/Kecamatan, maka dia hanya boleh mengurusi permasalahan hukum di Kabupaten Tuban saja, diluar itu tidak diperbolehkan.

Mengapa Wilayah Kerja Pendamping (Paralegal) Hanya Di Lingkungan Sekitarnya?

Karena untuk memaksimalkan kinerja dari Pendamping (Paralegal) itu sendiri dan melihat beban tanggung jawab Pendamping (Paralegal) terhadap masyarakat di lingkungan sekitar/komunitas tempat Pendamping (Paralegal) lah yang kemudian menjadi alasan, mengapa diperlukan pembatasan terhadap wilayah kerja Pendamping (Paralegal).

Dalam menjalankan fungsi sebagai legal assistant Advokat LBH, Pendamping (Paralegal) harus memiliki sebuah identitas Pendamping (Paralegal). Identitas ini berkaitan dengan status dari Pendamping (Paralegal) sebagai legal assistant sehingga dapat dikenali oleh aparat penegak hukum yang lain, khususnya aparat penegak hukum dari institusi kepolisian dan institusi kejaksaan.

  1.  Tugas dan Fungsi Pendamping (Paralegal)

Tugas dari Pendamping (Paralegal) terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

  1. Tugas Pemberian Bantuan Hukum, yang terdiri dari :
  1. Melakukan Investigasi Kasus;
  2. Melakukan Konsultasi Hukum; dan
  3. Melakukan Pendampingan di luar Pengadilan
  4. Mediasi ; dan
  5. Negoisasi .
  1. Tugas Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :
    1. Melakukan Pendidikan Hukum pada masyarakat di lingkungan sekitar/Komunitas; dan
    2. Melakukan Pengorganisasian terhadap masyarakat di lingkungan sekitar\Komunitas.

3

Tugas Pendokumentasian

Yang dimaksud dengan tugas pendokumentasian adalah kegiatan pengumpulan data (baik berupa dokumen maupun foto) yang berkaitan dengan kerja-kerja Pendamping (Paralegal) dalam menjalankan Tugas Pemberian Bantuan Hukum maupun Tugas Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun fungsi dari Pendamping (Paralegal) adalah

  1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak mereka ;
  2. Mendidik dan melakukan penyadaran sehingga kelompok menyadari hak-hak dasarnya ;
  3. Melakukan analisa sosial (ansos) persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas ;
  4. Memimbing melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan-perselisihan di masyarakat ;
  5. Memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah secepatnya ;
  6. Membangun jaringan kerja (networking) ;
  7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya ;
  8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat kronologi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya ;
  9. Mengonsep surat-surat ;
  10. Membantu pengacara, pembela umum, atau LBH dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan, dan membantu mengkonsep pembelaan yang sederhana sekalipun.

D.   Prinsip-Prinsip Kerja Pendamping (Paralegal)

Keterangan

Obyektif

Pendamping (Paralegal) dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus seimbang, tidak berlebihan maupun tidak kurang.

Transparan

Pendamping (Paralegal) selalu terbuka kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitas dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya. Pendamping (Paralegal) harus menyampaikan segala informasi kepada masyarakat di lingkungannya/komunitas tentang

sengketa yang diadukan.

Integritas

Pendamping (Paralegal) harus mempunyai kemauan yang kuat untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Pendamping (Paralegal) sehingga mewujudkan tujuan Pendamping (Paralegal).

Bertanggung jawab

4

Pendamping (Paralegal) harus menjalankan Fungsi dan Tugasnya secara serius juga berani menghadapi resiko-resiko yang ada dengan memperhitungkan secara matang kemungkinan terburuk yang akan dihadapi.

Sukarela

Pendamping (Paralegal) menjalankan tugas dan fungsinya tanpa mengharapkan pamrih. Pendamping (Paralegal) dilarang meminta biaya kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitas yang mengadukan atau meminta bantuan hukum.

Keadilan

Pendamping (Paralegal) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya.

Pendamping (Paralegal) harus bisa menunjukan prinsip ini ketika berhadapan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitas. Masyarakat yang tidak mampu tentu tidak dapat diperlakukan sama dengan masyarakat yang mampu, hal ini perlu diperhatikan oleh Pendamping (Paralegal) dalam menjalan tugas dan fungsinya.

Kredibilitas

Pendamping (Paralegal) wajib menjaga perilaku baik dalam rangka melaksanakan tugas dan  fungsinya maupun dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya terhadap Pendamping (Paralegal).

Non Diskriminasi

Pendamping (Paralegal) dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak membedakan masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya berdasarkan suku, ras, etnis dan agama. Semua harus diperlakukan sama oleh Pendamping (Paralegal).

Non Partisan

Pendamping (Paralegal) bukanlah anggota partai politik atau merupakan simpatisan dari salah satu partai politik. Pendamping (Paralegal) harus independen dan tidak membawa kepentingan partai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Partisipatif

Pendamping (Paralegal) harus ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya, kecuali ada dalam waktu yang sama juga terdapat kegiatan yang sama.

  1. 5

    Alur Kerja Pendamping (Paralegal) P2TP2A

Keberadaan Pendamping (Paralegal) P2TP2A sangat penting dan sangat strategis selama pemenuhan hak-hak korban kekerasan perempuan dan anak belum terpenuhi. Sebenarnya keberadaan Pendamping (Paralegal) ini sudah ada legitimasi formil dalam uu No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, walaupun di dalam undang-undang tersebut tidak secara spesifik diatur tugas dan fungsinya seperti apa?. Walaupun Pendamping (Paralegal) ini bukan seorang Advokat, namun Pendamping (Paralegal) ini mempunyai tugas utama adalah memberi nasehat hukum, mendokumentasikan kasus-kasus hukum yang dihadapi oelh perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan dan masyarakat miskin, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian), mendampingi masyarakat kasus non litigasi dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum dan sebagainya. Dilihat dari wilayah kerjanya Pendamping (Paralegal) P2TP2A dapat bekerja bersama-sama dengan kelompok organisasi yang sevisi dan misi. Dalam mejalankan tugasnya Pendamping (Paralegal) komunitas apabila diminta oleh masyarakat untuk mengambil tindakan secara kolektif atau bersama-sama, maka Pendamping (Paralegal) memiliki kewajiban sebagai berikut:

  • Menjelaskan kemungkinan resiko yang timbul akibat tindakan tersebut, keuntungan dan kekurangannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab bersama;
  • Pendamping (Paralegal) harus menanamkan rasa percaya diri kepada setiap anggota masyarakat
  • Pendamping (Paralegal) harus menjadi konsultan bagi organisasinya;
  • Pendamping (Paralegal) ketika bekerja dalam suatu masyarakat korban harus melakukan identifikasi masalah-masalah yang potensial akan terjadi, tanpa harus menunggu munculnya persoalan-persoalan dalam masyarakat, baru mengambil tindakan;
  • Sebagai mediator, Pendamping (Paralegal) harus bersikap realistis dan berusaha memahami keterbatasan-keterbatasan dalam mengatasi konflik kelompok dalam komunitas dimana ia bekerja;
  • Ketika memberi nasihat, Pendamping (Paralegal) harus menjelaskan segala kemungkinan dan konskuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimanapun Pendamping (Paralegal) harus mendukung keputusan masyarakat untuk mengambil tindakan-tindakan bersama dalam rangka menentang hukum-hukum atau peraturan yang tidak adil;
  • Pendamping (Paralegal) harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
  • Pendamping (Paralegal) harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
  • Pendamping (Paralegal) harus memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam masyarakat;

6

Pendamping (Paralegal) dan organisasinya harus membentuk jaringan kerja (networking) dengan kelompok-kelompok atau organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama;

  • Pendamping (Paralegal) harus menolak sikap yang non kooperatif;
  • Pada kasus-kasus tertentu, adalah kewajiban bagi Pendamping (Paralegal) untuk menggunakan kewenangan atau kebijakannya untuk bertindak asalkan tidak merugikan kelompoknya. Sumber, M.Irsyad Thamrin dkk, 2010:222-223)

Sedangkan ruang lingkup kerja Pendamping (Paralegal) P2TP2A meliputi dua hal, yaitu:

  • Menghubungkan komunitasnya yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan sistem hukum yang ada;
  • Menjalankan fungsi-fungsi Mediasi, Advokasi dan pendampingan bagi masyarakat (Sumber,M.Irsyad Thamrin, 2010;206)

F. Pola Hubungan Pendamping (Paralegal) dengan Komunitasnya

Pendamping (Paralegal) dalam ruang lingkup kerjanya ada di komunitas-komunitasnya. Oleh sebab itu Pendamping (Paralegal) dengan komunitasnya harus memiliki pola hubungan yang baik yang bersifat simbiosis muatalisme yang saling bermanfaat, bukan saling memanfaatkan. Oleh sebab itu, Pendamping (Paralegal) harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pekerjaannya kepada masyarakat/komunitas dimana Pendamping (Paralegal) berada atau bekerja dan kepada organisasinya. Disini keberadaan dan pengakuan seorang Pendamping (Paralegal) diuji. Apabila komunitasnya menerima dan merasakan manfaat dari peran Pendamping (Paralegal) baik dari segi kaulitas maupun penyelesaian kasus, maka dengan sendirinya ia akan mendapatkan pengakuan secara sosial. Sebaliknya, jika kehadiran Pendamping (Paralegal) tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat/komunitasnya, maka dengan sendirinya melalui mekanisme sosial seorang Pendamping (Paralegal) akan kehilangan eksistensinya/keberadaanya (M.Irsyad Thamrin dkk, 2010 : 224).

Dalam pola hubungan Pendamping (Paralegal) dengan komunitasnya, Pendamping (Paralegal) harus mampu melakukan :

  • Meminalisir ketergantungan anggota komunitas pada Pendamping (Paralegal) dan harus melakukan pemberdayaan anggotanya;
  • Tidak menyalahgunakan posisinya sebagai Pendamping (Paralegal) untuk kepentingannya sendiri;
  • Meminalisir budaya patron terhadap sosok Pendamping (Paralegal) yang akan menghilangkan daya kritis anggota komunitas.

7

Di samping itu, Pendamping (Paralegal) juga harus mempunyai pola hubungan yang baik dengan sesama Pendamping (Paralegal) (teman sejawat), saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi toleransi.

G. Pola Hubungan Pendamping (Paralegal) dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum/LBH

Pendamping (Paralegal) bukan Advokat/Pengacara atau pembela umum karena Pendamping (Paralegal) tidak melakukan pembelaan di pengadilan. Pekerjaan utama Pendamping (Paralegal) adalah memberikan nasehat hukum, mendokumentasikan kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian), mendampingi masyarakat miskin dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum dan sebagainya.

Pendamping (Paralegal) pada dasarnya menjadi penghubung antara anggota masyarakat/komunitas dengan dengan Advokat/pembela umum LBH. Oleh sebab itu pola hubungan, antara Pendamping (Paralegal) dengan LBH adalah Kemitraan dengan dilandasi oleh prinsip obyektif, transparan, integritas yang baik, bertanggung jawab, sukarela, menjunjung keadilan, kredibilitas yang baik, Non Diskriminasi, Non Partisan dan Partisipatif. Apalagi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, Pendamping (Paralegal) menjalankan fungsi sebagai Legal Assistant Advokat LBH.

Seharusnya hubungan Pendamping (Paralegal) dengan Advokat LBH adalah sebagai berikut :

  • Pendamping (Paralegal) dan Advokat LBH adalah satu tim kerja yang harus bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di komunitas tempat Pendamping (Paralegal) berada;
  • Pendamping (Paralegal) tidak menjalin hubungan kerja dengan Advokat atas kepentingannya sendiri dan Advokat tidak boleh menjadikan Pendamping (Paralegal) sebagai pencari klien (makelar) di tempat tinggal wilayah Pendamping (Paralegal) (menyalagunakan peran dan fungsi Pendamping (Paralegal));
  • Berkaitan dengan kasus, Pendamping (Paralegal) membantu Advokat dalam mengurus proses dokumentasi , termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya, penyelidikan-penyelidikan awal, mewancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengkonsep pembelaan yang sederhana sekalipun;
  • Advokat atau LBH meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pendamping (Paralegal);
  • Pendamping (Paralegal) menjadi garda pertama dalam menegakkan konstitusi dengan memberikan pertolongan pertama di bidang hukum. (Sumber, Irsyad Thamrin, dkk, 2010 : 210 -2011)

8

 

H. Pola Hubungan Pendamping (Paralegal) dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)

Pola komunikasi tersebut, dapat dimulai dengan membangun kesadaran bahwa :

  • Pendamping (Paralegal) mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan akses terhadap keadilan (acces to justice); dan
  • Pendamping (Paralegal) secara tidak langsung membantu tugas-tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur undang-undang, dan Pendamping (Paralegal) sendiri dalam rangka menjalankan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Sebagaimana pola hubungan Pendamping (Paralegal) dengan LBH, hubungan Pendamping (Paralegal) dengan aparat penegak hukum dapat bersifat kemitraan sebagai mitra.

Dikeluarkan di           : T U B A N

Pada tanggal     : 9  Agustus 2017

-----------------------------------------------

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TUBAN

ttd

NURJANAH, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650828 199202 2 002